Bekasi (Pinmas) —- Salah satu prasyarat untuk mendukung perjuangan menaikan anggaran pendidikan Islam adalah dengan penyediaan data yang valid dan akurat. Karena data merupakan asset berharga untuk memulai segalanya dalam memperjuangkan nasib pendidikan Islam, termasuk madrasah.
Hal itu dikatakan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, M. Ishom Yusqi, saat memberikan materi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam pada forum Sosialisasi Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Raudlatul Athfal dan Madrasah, Rabu (10/06), Hotel Harris Sumarecon Bekasi.
M. Ishom Yusqi menegaskan bahwa problem utama kita adalah validitas data yang kita miliki tentang madrasah. Berapa jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), berapa kebutuhan jumlah ruang kelas, berapa yang rusak dan berapa sarana laboratorium yang kita butuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.
Diakui oleh M. Ishom Yusqi, anggaran pendidikan Islam saat ini masih sangat terbatas, dan kita sedang memperjuangkan terus-menerus agar ada kenaikan dana pendidikan Islam.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ishom Yusqi, bahwa total anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2015 sekitar 445 Trilyun (20% anggaran pendidikan). Kementerian Pendidikan Kebudayaan 53 Trilyun, Kementerian Dikti dan Riset 44 Trilyun, Kementerian/lembaga lain yang menjalankan fungsi pendididkan 10 Trilyun dan Kementerian Agama RI baru sekitar 48 Trilyun.
Di berbagai kesempatan dan forum, kita menyuarakan tentang keadilan distribusi anggaran pendidikan untuk pendidikan Islam dengan kalangan DPR, BAPPENAS, Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan kalangan Pemda dan DPRD untuk terus memikirkan pendidikan Islam termasuk madrasah melalaui berbagai langkah afirmasi.
Kelemahan kita selama kata Ishom Yusqi adalah pada penyediaan data yang valid terkait dengan kebutuhan pendidikan Islam. Oleh karenanya, para aparatur Kemenag harus concern mensuplai data sarana dan prasarana yang baik. “Kasi Sarpras harus paham betul kondisi madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Berapa kebutuhan riilnya, ada berapa jumlah yang perlu dibangun dan juga direhabilitasi”, kata Ishom Yusqi.
Kalau kita hanya menganggarkan anggaran yang ada, mungkin berpuluh-puluh tahun lagi madrasah baru tersentuh mendapatkan RKB dan Rehab. Terkait dengan hal ini, Ishom Ysuqi meminta kepada para Kasi Sarpras Bidang Pendidikan Madrrasah Kanwil Kementerian Provinsi, untuk serius menggarap data dan membuat road map untuk 25 tahun ke depan disertai dengan rencana per tiap tahun anggaran.
Ditambahkan oleh Guru Besar Ilmu Hadits ini bahwa, kita juga perlu membuat icon bangunan madrasah. Misalkan bentuk bangunannya mencerminkan bentuk bangunan khas daerah masing-masing. Di Sumatera Barat misalkan dengan rumah gadang, di Jawa Tengah bentuk joglo dan lain-lain.
Pada kesempatan ini M. Ishom Yusqi juga meyakinkan kepada para Kasi agar bekerja dengan professional sesuai dengan kaidah-kaidah adminsitratif dan akademik agar ikhtiar mewujudkan pendidikan madrasah yang bermutu dapat segera tercapai. “Keterbatasan anggaran yang ada jangan sampai melemahkan, justeru menjadi pemicu untuk terus semangat berkhidmat dalam pendidikan Islam,” tegas Ishom Yusqi. (RB/mkd/mkd)
Hal itu dikatakan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, M. Ishom Yusqi, saat memberikan materi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam pada forum Sosialisasi Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Raudlatul Athfal dan Madrasah, Rabu (10/06), Hotel Harris Sumarecon Bekasi.
M. Ishom Yusqi menegaskan bahwa problem utama kita adalah validitas data yang kita miliki tentang madrasah. Berapa jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), berapa kebutuhan jumlah ruang kelas, berapa yang rusak dan berapa sarana laboratorium yang kita butuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.
Diakui oleh M. Ishom Yusqi, anggaran pendidikan Islam saat ini masih sangat terbatas, dan kita sedang memperjuangkan terus-menerus agar ada kenaikan dana pendidikan Islam.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ishom Yusqi, bahwa total anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2015 sekitar 445 Trilyun (20% anggaran pendidikan). Kementerian Pendidikan Kebudayaan 53 Trilyun, Kementerian Dikti dan Riset 44 Trilyun, Kementerian/lembaga lain yang menjalankan fungsi pendididkan 10 Trilyun dan Kementerian Agama RI baru sekitar 48 Trilyun.
Di berbagai kesempatan dan forum, kita menyuarakan tentang keadilan distribusi anggaran pendidikan untuk pendidikan Islam dengan kalangan DPR, BAPPENAS, Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan kalangan Pemda dan DPRD untuk terus memikirkan pendidikan Islam termasuk madrasah melalaui berbagai langkah afirmasi.
Kelemahan kita selama kata Ishom Yusqi adalah pada penyediaan data yang valid terkait dengan kebutuhan pendidikan Islam. Oleh karenanya, para aparatur Kemenag harus concern mensuplai data sarana dan prasarana yang baik. “Kasi Sarpras harus paham betul kondisi madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Berapa kebutuhan riilnya, ada berapa jumlah yang perlu dibangun dan juga direhabilitasi”, kata Ishom Yusqi.
Kalau kita hanya menganggarkan anggaran yang ada, mungkin berpuluh-puluh tahun lagi madrasah baru tersentuh mendapatkan RKB dan Rehab. Terkait dengan hal ini, Ishom Ysuqi meminta kepada para Kasi Sarpras Bidang Pendidikan Madrrasah Kanwil Kementerian Provinsi, untuk serius menggarap data dan membuat road map untuk 25 tahun ke depan disertai dengan rencana per tiap tahun anggaran.
Ditambahkan oleh Guru Besar Ilmu Hadits ini bahwa, kita juga perlu membuat icon bangunan madrasah. Misalkan bentuk bangunannya mencerminkan bentuk bangunan khas daerah masing-masing. Di Sumatera Barat misalkan dengan rumah gadang, di Jawa Tengah bentuk joglo dan lain-lain.
Pada kesempatan ini M. Ishom Yusqi juga meyakinkan kepada para Kasi agar bekerja dengan professional sesuai dengan kaidah-kaidah adminsitratif dan akademik agar ikhtiar mewujudkan pendidikan madrasah yang bermutu dapat segera tercapai. “Keterbatasan anggaran yang ada jangan sampai melemahkan, justeru menjadi pemicu untuk terus semangat berkhidmat dalam pendidikan Islam,” tegas Ishom Yusqi. (RB/mkd/mkd)
0 Komentar